AZAS-AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

AZAS-AZAS UMUM

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Keuangan negara merupakan uang rakyat, bersumber dari rakyat dan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Karena hal ini merupakan amanat rakyat maka untuk mewujudkannya, regulasi pengelolaan keuangan negara diperlukan sebagai pedoman yang berfungsi untuk menjamin keteraturan dan kesesuaian pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan hal ini, paket perundang-undang keuangan negara telah menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practices) dalam pengelolaan keuangan negara.

Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yang terdiri dari:

1.      Azas Profesional, artinya dalam pengelolaan keuangan Negara dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dalam bidangnya.

2.      Azas Terbuka, artinya pengelolaan keuangan Negara dilakukan secara transparan.

3.      Azas tanggung jawab, artinya di dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4.      Azas tahunan, artinya membatasi masa berlakunya atau periode anggaran untuk suatu tahun tertentu, mulai dari 1 Januari – 31 Desember.

5.      Asas universalitas, mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.

6.      Asas spesialitas, mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

7.      Asas kesatuan, menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.

Sedangkan Azas-Azas baru sebagai cerminan best practices pengelolaan keuangan Negara antara lain :

1.      Akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara, khususnya pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.      Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, sumber daya manusia di bidang keuangan negara harus profesional, baik di lingkungan Bendahara Umum Negara/Daerah maupun di lingkungan Pengguna Anggaran/Barang.

3.      Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, serta teralokasinya sumber daya yang tersedia secara proporsional terhadap hasil yang akan dicapai.

4.      Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5.      Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, artinya pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara/daerah dilakukan oleh badan pemeriksa yang independen, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Asas-asas umum tersebut diperlukan juga untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah, sehingga dengan dianutnya asas-asas umum tersebut dalam paket Undang-undang di bidang keuangan negara, selain dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bebas korupsi dan kolusi, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel, juga diharapkan dapat memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.