Identifikasi Pearturan Pemerintah 3 UU bidang keuangan

Identifikasi Pearturan Pemerintah 3 UU bidang keuangan

NO.	UNDANG-UNDANG	TURUNAN	TENTANG	JUMLAH PASAL
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005	Pinjaman Daerah	45
		Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005	Dana Perimbangan	72
		Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005	Sistem Informasi Keuangan Daerah	22
		Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006	Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah	38
		Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	Standar Akuntansi Pemerintahan	10
		Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010	Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Pka K/L)	25
		Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/Pmk.05/2010	Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing	22
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	41
		Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005	Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah	22
		Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006	Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah	38
		Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007	Pengelolaan Uang Negara/Daerah	42
		Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008	Investasi Pemerintah	34
		Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008	Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah	31
		Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	61
		Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011	Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah	87
		Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011	Pinjaman Daerah	69
		Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013	Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara	182
		Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014	Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	3
		Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014	Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas	35
		Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016	Tata Cara Tuntutan Gnati Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negreri Bukan Bendahara Atau Pejabar Lain	57
		Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/Pmk.05/2010	Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing	22
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (UUPPTKN)	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006	Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah	22
		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015	Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara	11
		Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005	Pengelolaan Keuangan Daerah	158